Sejak berakhirnya libur Natal pada 10 Januari 2026, seluruh sekolah menengah Kristen di wilayah timur Baitulmaqdis menghentikan kegiatan belajar mengajar בעקבות keputusan organisasi payung lembaga-lembaga tersebut, Sekretariat Lembaga Pendidikan Kristen.
Menurut sekretariat, lebih dari sepuluh ribu siswa kini tidak bersekolah dan menghabiskan hari-hari mereka di jalanan. Alasan langsung penutupan adalah belum diperpanjangnya izin masuk dan tinggal bagi 171 guru Palestina yang bermukim di luar Baitulmaqdis, di wilayah Tepi Barat. Para guru ini disebut sebagai tenaga pengajar penting yang mencakup sekitar seperempat dari seluruh staf pengajar, dan tanpa mereka sekolah tidak dapat dibuka kembali.
Sekolah Kristen mana di Baitulmaqdis Timur yang ditutup dan berapa siswa terdampak?
Institusi yang terdampak mencakup sekolah-sekolah besar dan bersejarah, seperti Kolese De La Sal, salah satu sekolah tertua dan terbesar di Baitulmaqdis, Sekolah Tera Sankta yang dikelola Ordo Fransiskan, serta Sekolah Suster Rosari yang terutama melayani siswi di Baitulmaqdis Timur. Banyak dari sekolah ini diklasifikasikan oleh Kementerian Pendidikan dan otoritas pendidikan kota sebagai lembaga yang diakui namun tidak resmi. Para guru yang dimaksud adalah pendidik berpengalaman yang selama ini izin masuknya diperpanjang tanpa kendala.
Penutupan ini kembali menyingkap konflik berkepanjangan terkait karakter pendidikan bagi siswa Palestina di Baitulmaqdis Timur. Inti perselisihan terletak pada perbedaan kurikulum, antara sistem Palestina Taujihi dan program kelulusan Israel. Israel menyatakan kurikulum Palestina mengandung hasutan dan tidak mengakui keberadaannya. Akibatnya, tekanan terhadap sekolah swasta untuk mengadopsi kurikulum Israel sebagai syarat pendanaan atau perizinan kian meningkat, sementara institusi Kristen berupaya mempertahankan kurikulum Palestina atau internasional.
Mengapa Israel menuntut perubahan kurikulum di sekolah Kristen Baitulmaqdis Timur?
Kementerian Pendidikan menegaskan bahwa lembaga yang diakui namun tidak resmi wajib berada di bawah pengawasan ketat atas materi ajar. Sepanjang tahun 2025, persyaratan terkait buku pelajaran juga diperketat.
Selain itu, pada 2025 berkembang inisiatif legislasi di parlemen Israel yang bertujuan melarang perekrutan guru lulusan perguruan tinggi Otoritas Palestina. Karena lebih dari enam puluh persen guru di Baitulmaqdis Timur memiliki gelar semacam itu, kebijakan ini menciptakan tekanan serius bagi pengelola sekolah dan menjadi dasar untuk menolak izin masuk guru ke Baitulmaqdis.
Di samping persoalan izin, institusi-institusi ini juga menghadapi defisit anggaran, seperti yang dialami Sekolah Mar Mitri, akibat pemangkasan pendanaan pemerintah bagi sekolah yang diakui namun tidak resmi. Dalam praktiknya, dukungan negara hanya menutup sekitar tiga puluh persen dari biaya riil, meski hak teoretis mencapai tujuh puluh lima persen.
Apakah krisis izin di Baitulmaqdis Timur memicu campur tangan internasional?
Sekretariat Lembaga Pendidikan Kristen telah mengajukan permohonan kepada negara-negara pelindung institusi keagamaan di Baitulmaqdis untuk turun tangan dalam krisis ini. Dalam suratnya disebutkan bahwa pembatasan masuk guru melanggar status quo dan perjanjian historis yang menjamin otonomi institusi Kristen.
Surat tersebut juga menekankan bahwa penghentian sekolah mendorong ribuan anak ke jalanan dalam situasi keamanan yang sensitif, serta meminta para konsul menekan Kementerian Pertahanan Israel dan koordinator urusan pemerintahan di wilayah untuk menerbitkan izin tahunan, bukan izin jangka pendek.
